BIMTEK DIKLAT IMPLEMENTASI PERENCANAAN DIKLAT DAN EVALUASI PROGRAM DIKLAT

PENDAHULUAN

Perencanaan diklat dilakukan sebagai langkah awal untuk panduan pelaksanaan dan evaluasi program diklat.  Perencanaan yang tepat akan menghasilkan sasaran diklat yang efektif sehingga diharapkan peserta diklat mendapatkan knowledge, skill dan kompetensi yang sesuai dengan ‘need’ nya. Perencanaan diklat mencakup perencanaan kurikulum,silabus,sumberdaya,sarana prasarana dan evaluasi program. Perencanaan Kurikulum diklat berisi kurikulum makro  (umum) dan mikro  (detail per judul program).  Perencanaan  mikro mencakup perencanaan silabus dan satuan acara pembelajaran diklat yang berisi  uraian, peta konsep, kompetensi, indicator pencapaian, metode pembelajaran, metode evaluasi.

BIMTEK DIKLAT MONITORING DAN EVALUASI PROYEK TERKAIT DENGAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

PENDAHULUAN

Monitoring merupakan kegiatan mengamati perkembangan pelaksanaan rencana, mengidentifikasi serta mengantisipasi permasalahan yang timbul dan/atau akan timbul untuk dapat diambil tindakan sedini mungkin.Hasil akhirnya adalah Pelaporan. Pengendalian adalah serangkaian kegiatan pengambilan keputusan  yang cepat dimaksudkan untuk menjamin agar suatu program/kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan rencana yang ditetapkan. Hasil akhirnya berupa Tindakan/Keputusan.

BIMTEK DIKLAT PERENCANAAN DAN EVALUASI PELAKSANAAN RPJMD & RKPD SERTA PENYUSUNAN RENSTRA DAN RENJA SKPD SESUAI PERMENDAGRI NOMOR 86 TAHUN 2017

PENDAHULUAN

Sejak tahun 2010 hingga tahun 2017, pemerintah daerah menggunakan peraturan tersebut sebagai dasar penyusunan RPJPD, RPJMD dan Renstra SKPD, renja SKPD, serta RKPD. Namun pada 18 September 2017, Pemendagri tersebut digantikan oleh Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi RRPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD.

BIMTEK DIKLAT PENINGKATAN KAPASITAS SATPOL PP SEBAGAI PENYIDIK PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA - PENSIL BIMTEK

BIMTEK DIKLAT PENINGKATAN KAPASITAS SATPOL PP SEBAGAI PENYIDIK PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA

PENDAHULUAN

Bimtek Satpol PP | Bimtek ini adalah implementasi peraturan perundang-undangan melalui perannya dalam penegakkan peraturan daerah (Perda). Hal bertujuan memberikan pengetahuan tentang tugas dan fungsi Satpol PP. Diharapkan mampu memantapkan penegakan perda dan peraturan kepala daerah. Tugas utama satpol PP adalah melaksanakan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta menegakkan perda. 

 Sehingga strategis peran Satpol PP dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah. "Satpol PP harus menjadi motivator dalam kepastian pelaksanaan perda dan keputusan kepala daerah,". Bimtek Satpol PP  ini juga memilih peran penting lainnya sebagai Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dan mitra polisi untuk menindak segala bentuk pelanggaran dan penegakan hukum dalam menjalankan fungsi kepolisian yang non justical. Ini menuntut kualitas, kapasitas dan kompetensi personil satpol PP agar tanggungjawab dapat terlaksana maksimal. Bimtek ini juga untuk meningkatkan kemampuan personil yang kapabel dalam penegakan perda dan membentuk Pol PP yang tangguh dalam melaksanakan tugasnya sehingga Satpol PP kedepan semakin profesional.

BIMTEK DIKLAT IMPLEMENTASI PELAKSANAAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI SATPOL PP - PENSIL BIMTEK

BIMTEK DIKLAT IMPLEMENTASI PELAKSANAAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI SATPOL PP

PEDAHULUAN

Satuan Polisi Pamoing Praja (Satpol PP) mempunyai  tugas membantu kepala daerah untuk menciptakan suatu  kondisi  daerah  yang  tenteram,  tertib,  dan  teratur  sehingga penyelenggaraan  roda  pemerintahan  dapat  berjalan  dengan  lancar  dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan aman. Oleh karena itu, di samping  menegakkan  Perda,  Satpol  PP  juga  dituntut  untuk  menegakkan kebijakan pemerintah daerah lainnya yaitu peraturan kepala daerah.

BIMTEK DIKLAT PENINGKATAN KINERJA SATPOL PP DAN PEMAHAMAN TENTANG STANDAR OPERASIONAL DAN PROSEDUR PENGGUNAAN SENJATA API SERTA PEDOMAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DAN PEDOMAN PELAPORAN SATPOL PP - PENSIL BIMTEK

BIMTEK DIKLAT PENINGKATAN KINERJA SATPOL PP DAN PEMAHAMAN TENTANG STANDAR OPERASIONAL DAN PROSEDUR PENGGUNAAN SENJATA API SERTA PEDOMAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DAN PEDOMAN PELAPORAN SATPOL PP

PENDAHULUAN

Satuan Polisi Pamomg Praja agar berdayaguna dan berhasilguna, perlu standar operasional prosedur tetap bagi Satpol PP untuk melaksanakan tugasnya yang sesuai dengan Permendagri 54/2011, Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Satpol PP (Permendagri 40/2011), Penggunaan Senjata Api Bagi Satpol PP dan Tata Cara atau Pedoman Pelaporan Satpol PP sesuai dengan Permendagri 26 dan 27 Tahun 2010.

BIMTEK DIKLAT PENINGKATAN KAPASITAS ANGGOTA SATPOL PP DALAM MENCIPTAKAN KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM, STABILITAS POLITIK DAN PENEGAKAN PERDA DAN PERATURAN KEPALA DAERAH GUNA MEMBENTUK SATPOL PP YANG PROFESIONAL - PENSIL BIMTEK

BIMTEK DIKLAT PENINGKATAN KAPASITAS ANGGOTA SATPOL PP DALAM MENCIPTAKAN KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM, STABILITAS POLITIK DAN PENEGAKAN PERDA DAN PERATURAN KEPALA DAERAH GUNA MEMBENTUK SATPOL PP YANG PROFESIONAL

PENDAHULUAN

Peningkatan kapasitas anggota Satpol PP dilakukan untuk memberikan pemahaman akan tugas dan fungsinya dalam penegakan Peraturan Daerah, penyelenggara ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat yakni suatu keadaan dinamis yang memungkinkan Pemerintah Daerah dan Masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan tenteram, tertib dan teratur sesuai dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

 Oleh sebab itu SATPOL PP dituntut harus memahami dasar hukum dan pijakan Tupoksinya dalam pembinaan ketenteraman dan ketertiban umum. Berbagai macam persoalan mulai dari hiruk pikuk Pemilukada, konflik pertanahan, relokasi pasar, pengamanan pejabat juga merupakan ruang lingkup Tupoksi SATPOL PP. Sebagai Upaya meningkatkan Profesionalisme dan Manajerial SATPOL PP dalam menangani berbagai persoalan yang serba Komplex.

BIMTEK DIKLAT STRATEGI RELOKASI PASAR DAN PEDAGANG KAKI LIMA

BIMTEK STRATEGI RELOKASI PASAR DAN PEDAGANG KAKI LIMA

PENDAHULUAN

Pasar tradisional sudah dikenal sejak puluhan abad lalu, diperkirakan sudah muncul sejak jaman kerajaan Kutai Kartanegara pada abad ke -5 Masehi. Dimulai dari barter barang kebutuhan sehari-hari dengan para pelaut dari negeri tirai bambu, masyarakat mulai menggelar dagangannya dan terjadilah transaksi jual beli tanpa mata uang hingga digunakan mata uang yang berasal dari negri Cina. 

Dalam kegiatan pasar tradisional keberadaan PKL sebagai pelaku kegiatan ekonomi marginal, biasanya memberikan kesan yang kurang baik terhadap kondisi fisik kota. Mereka berjualan di trotoar jalan, di taman-taman kota, di jembatan penyebrangan, bahkan di badan jalan.

BIMTEK DIKLAT PERAN DAN FUNGSI SATUAN POLISI PAMONG PRAJA (SATPOL PP) DALAM PENCEGAHAN & PENANGANAN TEROR DI DAERAH - PENSIL BIMTEK

BIMTEK DIKLAT PERAN DAN FUNGSI SATUAN POLISI PAMONG PRAJA (SATPOL PP) DALAM PENCEGAHAN & PENANGANAN TEROR DI DAERAH

PENDAHULUAN

Satuan Polisi Pamoing Praja (Satpol PP) mempunyai tugas membantu kepala daerah untuk menciptakan suatu kondisi daerah yang tenteram, tertib, dan teratur sehingga penyelenggaraan roda pemerintahan dapat berjalan dengan lancar dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan aman. Oleh karena itu, di samping menegakkan Perda, Satpol PP juga dituntut mempunyai peran dan fungsi dalam pencegahan dan penanganan teror di daerah. Untuk mengoptimalkan kinerja Satpol PP perlu dibangun kelembagaan Satpol PP yang mampu mendukung terwujudnya kondisi daerah yang tenteram, tertib, dan teratur.

BIMTEK DIKLAT INTELEJEN SATPOL PP

PENDAHULUAN

Selama ini beberapa peristiwa yang kurang mengenakan sebenarnya sebagai cerminan kurangnya informasi yang tersedia dalam menghadapi masyrakat. Kesatuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) mampu membaca perkembangan yang terjadi di masyarakat. Sehingga berbagai permasalahan yang dihadapi dengan solusi terbaik sesuai perkembangan dan tetap sesuai dengan aturan yang berlaku, yaitu dengan upaya preventif, persuasif dan pendekatan dialog. 

BIMTEK DIKLAT TEKNOLOGI ADAKTIF DAN PERIKANAN KEPADA PENYULUH PERIKANAN DALAM RANGKA MENINGKATKAN ADOPSI TEKNOLOGI HASIL TANGKAP - PENSIL BIMTEK

BIMTEK TEKNOLOGI ADAKTIF DAN PERIKANAN KEPADA PENYULUH PERIKANAN DALAM RANGKA MENINGKATKAN ADOPSI TEKNOLOGI HASIL TANGKAP

PENDAHULUAN

Sektor kelautan dan perikanan dalam pembangunan nasional memiliki posisi strategis dalam menyumbangkan devisa kepada negara dan meningkatkan perekonomian masyarakat, khususnya masyarakat pelaku usaha di sektor kelautan dan perikanan. Posisi yang strategis ini harus selalu dipelihara, dijaga dan ditingkatkan perannya. Salah satu cara untuk mempertahankan dan meningkatkan peran tersebut adalah dengan meningkatkan kualitas sumberdaya manusia melalui adaptasi teknologi kelautan dan perikanan.

Penyuluh sangat berperan sebagai jembatan antara peneliti dan masyarakat. Teknologi yang dihasilkan oleh peneliti akan disalurkan oleh penyuluh kepada masyarakat pelaku utama usaha perikanan sebagai adopter. Oleh karena itu diperlukan suatu usaha agar ada keterkaitan antara sumber teknologi, proses alih teknologi dan pengguna teknologi agar penyampaian teknologi dapat dilakukan secara informatif, aplikatif dan efektif.

BIMTEK DIKLAT ARAH KEBIJAKAN KELAUTAN DAN PERIKANAN TAHUN 2016 SERTA SOSIALISASI SOP PERIJINAN KALAUTAN DAN PERIKANAN - PENSIL BIMTEK

BIMTEK ARAH KEBIJAKAN KELAUTAN DAN PERIKANAN TAHUN 2016 SERTA SOSIALISASI SOP PERIJINAN KALAUTAN DAN PERIKANAN

PENDAHULUAN

Upaya optimalisasi pemanfaatan sumberdaya kelautan tidak dapat dilakukan secara tidak terkendali, karena kelautan itu sendiri merupakan suatu bidang ekonomi yang didalamny terdapat kewenangan terkait, baik dalam konteks kewenangan pengelolaan maupun pemanfaatanbarang dan jasa terkait, seperti sektor perhubungan laut, pariwisata bahari, kehutanan, pertanian pesisir dan pulau kecil,pekerjaan umum , pemukiman dan lain sebagainya. SEhingga perlu diatur dengan sedemikian rupa sehingga tidak terjadi tumpang tindih pengelolaan dan pemanfaatannya sesuai dengan visi pembangunan kelautan dan perikanan indonesia. Maka semua potensi sumberdaya alam, lingkungan, kelembagaan maupun dana dari berbagai sumber harus dapat mendorong terwujudnya masyarakat yang mandiri dan sejahtera.

BIMTEK DIKLAT PENGELOLAAN PAJAK PBB P2 SERTA ANALISIS ZONA NILAI TANAH (ZNT) DAN NILAI INDIKASI RATA - RATA (NIR) - PENSIL BIMTEK

BIMTEK DIKLAT PENGELOLAAN PAJAK PBB P2 SERTA ANALISIS ZONA NILAI TANAH (ZNT) DAN NILAI INDIKASI RATA - RATA (NIR)

PENDAHULUAN

Dalam upaya mewujudkan iklim kepemerintahan yang baik (good governance) aspek-aspek transparansi, efektivitas, efisiensi dan akuntabilitas harus dikedepankan dalam pelaksanaannya. Transparansi khususnya dalam pengelolaan keuangan negara dalam meningkatkan pemasukan negara merupakan salah satu agenda pemerintah yang harus direspon secara obyektif oleh setiap komponen yang terlibat di dalamnya. Fakta di lapangan menunjukkan bahwa tidak transparannya pengelolaan keuangan di instansi pemerintah selama ini menyebabkan pemerintah kerapkali dituding sarat dengan praktik korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) yang pada gilirannya masyarakat menjadi pihak yang sangat dirugikan baik secara moral maupun materiil.

Target penerimaan pajak dalam APBN, APBD setiap tahun terus meningkat. Target penerimaan pajak di genjot akibat konsekuensi dari kebijakan Pemerintah untuk mengurangi subsidi pada semua sektor. Untuk itu serangkaian perbaruan di bidang perpajakan dan perangkat aturannya terus dan selalu dilakukan guna memberikan posisi yang paling optimum bagi peran Pajak dalam pembangunan. Dengan adanya dinamisasi sistem perpajakan ke arah penyempurnaan tersebut, sudah barang tentu diperluka sumber daya manusia, yaitu aparat perpajakan yang semakin terampil, menguasai dan memahami berbagai permasalahan dalam penyelenggaraan tugas perpajakan sesuai tanggung jawab masing-masing. Seperti yang diketahui bahwa pengelolaan pajak bumi dan bangunan ( PBB ) akan dikelola oleh Pemda melalui DPPKAD Provinsi, Kabupaten / Kota.

BIMTEK DIKLAT MEKANISME DAN TATA CARA PENYUSUNAN DAN PENERAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN (SOP IMB) - PENSIL BIMTEK

BIMTEK DIKLAT MEKANISME DAN TATA CARA PENYUSUNAN DAN PENERAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN (SOP IMB)

PENDAHULUAN

Organisasi penyelenggaraan pelayanan publik dapat melakukan kerja sama dalam bentuk penyerahan sebagian tugas penyelenggaraan pelayanan publik kepada pihak lain, dengan syarat kerja sama tersebut tidak menambah beban bagi masyarakat. 

Menyediakan pelayanan publik yang terbaik mendorong semua organisasi penyelenggaraan pelayanan publik yang bergerak dalam jasa pelayanan membenahi dirinya untuk lebih dapat memberikan pelayanan sesuai dengan yang diharapkan dan tuntutan masyarakat. Salah satu bentuk pelayanan publik yang diberikan organisasi pelayanan pubik adalah perizinan mendirikan bangunan atau yang lebih dikenal dengan sebutan IMB.

BIMTEK ANALISIS ZONA NILAI TANAH DAN NILAI INDIKASI RATA - RATA - PENSIL BIMTEK

BIMTEK DIKLAT ANALISIS ZONA NILAI TANAH DAN NILAI INDIKASI RATA - RATA

PENDAHULUAN

Zona Nilai Tanah (ZNT) merupakan kumpulan area yang terdiri dari beberapa bidang tanah dengan nilai tanah yang relatif sama dan batasannya bersifat imajiner atau nyata sesuai penggunaan tanahnya. Setiap area ZNT mempunyai nilai yang berbeda berdasarkan analisis perbandingan harga pasar dan biaya. Mengingat ZNT berbasis nilai pasar, ZNT dapat dimanfaatkan untuk penentuan tarif dalam pelayanan pertanahan, referensi masyarakat dalam transaksi, penentuan ganti rugi, inventarisasi nilai aset publik maupun aset masyarakat, memonitor nilai tanah dan pasar tanah, dan referensi penetapan Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP) untuk Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), agar lebih adil dan transparan.

BIMTEK DIKLAT ANALISIS JABATAN (ANJAB) BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS)

BIMTEK DIKLAT ANALISIS JABATAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL

PENDAHULUAN

Seiring makin kokohnya desentralisasi dan otonomi daerah sehingga diperlukan peningkatan kapasitas pemerintah daerah yang memadai dan salah satu komponen peningkatan kapasitas di daerah adalah pengembangan sumber daya manusia (sdm) atau diklat bagi pejabat struktural di daerah.

 Oleh karena itu, suatu analisis jabatan atau analisis pekerjaan sangat diperlukan untuk menempatkan pegawai yang tepat dengan diskripsi pekerjaannya.

BIMTEK DIKLAT MANAJEMEN PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) SESUAI DENGAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 11 TAHUN 2017

BIMTEK MANAJEMEN PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) SESUAI DENGAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 11 TAHUN 2017

PENDAHULUAN

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (PNS), yang ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo pada 30 Maret 2017, juga mengatur tentang masalah pangkat dan jabatan. Menurut PP ini, pangkat merupakan kedudukan yang menunjukan tingkatan Jabatan berdasarkan tingkat kesulitan, tanggung jawab, dampak, dan persyaratan kualifikasi pekerjaan yang digunakan sebagai dasar penggajian. “Pangkat sebagaimana dimaksud diatur dalam Peraturan Pemerintah yang mengatur mengenai gaji, tunjangan dan fasilitas bagi PNS,” bunyi Pasal 46 ayat (2) PP tersebut, Disebutkan dalam PP ini, jabatan PNS terdiri atas: a. Jabatan Administrasi (JA); b. Jabatan Fungsional (JF); dan c. Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT).Untuk lebih memahami tentang PP tersebut.

---

PENSIL DIKLAT menyelenggarakan "BIMBINGAN TEKNIS MANAJEMEN PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) SESUAI DENGAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 11 TAHUN 2017" yang akan dilaksanakan pada :

JADWAL  BIMTEK JAKARTA, BOGOR, YOGYAKARTA, MALANG, LOMBOK & MEDAN :

1. Senin – Selasa : 7 – 8 Januari 2019
2. Senin – Selasa : 21 - 22 Januari 2019
3. Senin – Selasa : 4 - 5 Februari 2019
4. Senin – Selasa : 18 - 19 Februari 2019
5. Senin – Selasa : 4 - 5 Maret 2019
6. Senin – Selasa : 18 - 19 Meret 2019
7. Senin – Selasa : 1 -2 April 2019
8. Senin – Selasa : 15 - 16 April 2019
9. Senin – Selasa : 6 - 7 Mei 2019
10. Senin – Selasa : 20 - 21 Mei 2019
11. Senin – Selasa : 17 - 18 Juni 2019

JADWAL  BIMTEK BANDUNG, SURABAYA, BALI, BATAM & MAKASSAR :

1. Senin – Selasa : 14 - 15 Januari 2019
2. Senin – Selasa : 28 - 29 Januari 2019
3. Senin – Selasa : 11 - 12 Februari 2019
4. Senin – Selasa : 25 - 26 Februari 2019
5. Senin – Selasa : 11 - 12 Maret 2019
6. Senin – Selasa : 25 - 26 Maret 2019
7. Senin – Selasa : 8 - 9 April 2019
8. Senin – Selasa : 22 - 23 April 2019
9. Senin – Selasa : 13 - 14 Mei 2019
10. Senin – Selasa : 27 - 28 Mei 2019
11. Senin – Selasa : 10 - 11 Juni 2019
12. Senin – Selasa : 24 - 25 Juni 2019

---

BIAYA KONTRIBUSI :

Biaya Kontribusi Bimtek Lokasi :  Jakarta, Bogor dan Bandung

• Biaya bimtek : Rp. 4.250.000,- (Sudah termasuk penginapan hotel 4 hari - 3 malam)

• Biaya bimtek : Rp. 3.250.000,- (Tidak termasuk Penginapan)

Biaya Kontribusi Bimtek Lokasi :  Jogja, Semarang, Surabaya, Bali, Batam, Medan, Lombok dan Makassar

• Biaya bimtek : Rp. 4.500.000,-  (Sudah termasuk penginapan hotel 4 hari - 3 malam)

• Biaya bimtek : Rp. 3.500.000,-  (Tidak termasuk Penginapan)

---

FASILITAS PESERTA :

1. Fasilitas dengan penginapan 4 day - 3 night

• Bimtek kit (Tas bimtek, Alat tulis dan Modul).
• Checkin & Checkout : 1 hari sebelum kegiatan & 1 hari setelah kegiatan selasai.
• Akomodasi hotel selama 3 malam Twin sharing (1 Kamar untuk 2 orang peserta).
• Sarapan pagi, Makan siang, Makan malam & 2 X Coffebreak - Selama kegiatan berlangsung.
• Flasdisk 8 GB & Souvenir.
• Sertifikat bimtek dari PENSIL DIKLAT
• Antar jemput bandara untuk group rombongan minimal 6 peserta.
• Free akses layanan wifi.

1. Fasilitas peserta tanpa penginapan

• Bimtek kit (Tas bimtek, Alat tulis dan Modul).
• Makan siang, Makan malam & 2 X Coffebreak - Selama kegiatan berlangsung
• Flasdisk 8 GB & Souvenir.
• Sertifikat bimtek dari PENSIL DIKLAT
• Antar jemput bandara untuk group rombongan minimal 6 peserta.
• Free akses layanan wifi.

---

FORMULIR PENDAFTARAN
Download Formulir Pendaftaran : Di sini
Konfirmasi peserta paling lambat 4 hari sebelum pelaksanaan bimtek berlangsung. Hubungi kami untuk pertanyaan lainnya : Telp : (021)4360198 / (021)4305959
| Hp/Wa :0812.4040.4661/0813.8538.3412  atau chat klik disini 
Download jadwal bimtek januari s/d Desember 2019 : Klik disini 

BIMTEK DIKLAT PEDOMAN PENYUSUNAN SASARAN KINERJA PEGAWAI (SKP) DAN PENILAIAN PRESTASI KERJA PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA

BIMTEK DIKLAT PEDOMAN PENYUSUNAN SASARAN KINERJA PEGAWAI (SKP) DAN PENILAIAN PRESTASI KERJA PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA

PENDAHULUAN

Penyusunan sasaran kinerja dan penilaian prestasi kerja pegawai merupakan proses melakukan evaluasi bagaimana kita melaksanakan pekerjaan. Hal ini dapat diperhatikan dari unjuk kerja yang dilakukan oleh para pegawai. Penilaian prestasi kerja pegawai ini dapat digunakan sebagai pertimbangan kenaikan pangkat dan jabatan PNS. Disamping itu Penilaian prestasi kerja pegawai juga dapat digunakan untuk mengetahui diklat , training yang cocok bagi pegawai serta untuk penggajian. Dalam hal penggajian ditentukan melalui kelas jabatan yang diperoleh oleh pegawai. Kelas jabatan ini diperoleh oleh pegawai melalui penilaian prestasi kerja. Untuk itu pembinaan kinerja pegawai penting dilakukan karena berkaitan dengan masa depan PNS.

PENSIL DIKLAT menyelenggarakan “BIMBINGAN TEKNIS PEDOMAN PENYUSUNAN SASARAN KINERJA PEGAWAI DAN PENILAIAN PRESTASI KERJA PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA” yang akan dilaksanakan di kota - kota besar di indonesia pada tanggal :

JADWAL  BIMTEK JAKARTA, BOGOR, YOGYAKARTA, MALANG, LOMBOK & MEDAN :

1. Senin – Selasa : 7 – 8 Januari 2019
2. Senin – Selasa : 21 - 22 Januari 2019
3. Senin – Selasa : 4 - 5 Februari 2019
4. Senin – Selasa : 18 - 19 Februari 2019
5. Senin – Selasa : 4 - 5 Maret 2019
6. Senin – Selasa : 18 - 19 Meret 2019
7. Senin – Selasa : 1 -2 April 2019
8. Senin – Selasa : 15 - 16 April 2019
9. Senin – Selasa : 6 - 7 Mei 2019
10. Senin – Selasa : 20 - 21 Mei 2019
11. Senin – Selasa : 17 - 18 Juni 2019

JADWAL  BIMTEK BANDUNG, SURABAYA, BALI, BATAM & MAKASSAR :

1. Senin – Selasa : 14 - 15 Januari 2019
2. Senin – Selasa : 28 - 29 Januari 2019
3. Senin – Selasa : 11 - 12 Februari 2019
4. Senin – Selasa : 25 - 26 Februari 2019
5. Senin – Selasa : 11 - 12 Maret 2019
6. Senin – Selasa : 25 - 26 Maret 2019
7. Senin – Selasa : 8 - 9 April 2019
8. Senin – Selasa : 22 - 23 April 2019
9. Senin – Selasa : 13 - 14 Mei 2019
10. Senin – Selasa : 27 - 28 Mei 2019
11. Senin – Selasa : 10 - 11 Juni 2019
12. Senin – Selasa : 24 - 25 Juni 2019

---

BIAYA KONTRIBUSI :

Biaya Kontribusi Bimtek Lokasi :  Jakarta, Bogor dan Bandung

• Biaya bimtek : Rp. 4.250.000,- (Sudah termasuk penginapan hotel 4 hari - 3 malam)

• Biaya bimtek : Rp. 3.250.000,- (Tidak termasuk Penginapan)

Biaya Kontribusi Bimtek Lokasi :  Jogja, Semarang, Surabaya, Bali, Batam, Medan, Lombok dan Makassar

• Biaya bimtek : Rp. 4.500.000,-  (Sudah termasuk penginapan hotel 4 hari - 3 malam)

• Biaya bimtek : Rp. 3.500.000,-  (Tidak termasuk Penginapan)

---

FASILITAS PESERTA :

1. Fasilitas dengan penginapan 4 day - 3 night

• Bimtek kit (Tas bimtek, Alat tulis dan Modul).
• Checkin & Checkout : 1 hari sebelum kegiatan & 1 hari setelah kegiatan selasai.
• Akomodasi hotel selama 3 malam Twin sharing (1 Kamar untuk 2 orang peserta).
• Sarapan pagi, Makan siang, Makan malam & 2 X Coffebreak - Selama kegiatan berlangsung.
• Flasdisk 8 GB & Souvenir.
• Sertifikat bimtek dari PENSIL DIKLAT
• Antar jemput bandara untuk group rombongan minimal 6 peserta.
• Free akses layanan wifi.

1. Fasilitas peserta tanpa penginapan

• Bimtek kit (Tas bimtek, Alat tulis dan Modul).
• Makan siang, Makan malam & 2 X Coffebreak - Selama kegiatan berlangsung
• Flasdisk 8 GB & Souvenir.
• Sertifikat bimtek dari PENSIL DIKLAT
• Antar jemput bandara untuk group rombongan minimal 6 peserta.
• Free akses layanan wifi.

---

FORMULIR PENDAFTARAN
Download Formulir Pendaftaran : Di sini
Konfirmasi peserta paling lambat 4 hari sebelum pelaksanaan bimtek berlangsung. Hubungi kami untuk pertanyaan lainnya : Telp : (021)4360198 / (021)4305959
| Hp/Wa :0812.4040.4661/0813.8538.3412  atau chat klik disini 
Download jadwal bimtek januari s/d Desember 2019 : Klik disini 

BIMTEK DIKLAT PENYUSUNAN GRAND DESIGN REFORMASI PEGAWAI ASN TERKAIT PENGEMBANGAN SDM, PENINGKATAN BUDAYA KERJA DAN ORGANISASI PEGAWAI ASN

BIMTEK DIKLAT PENYUSUNAN GRAND DESIGN REFORMASI PEGAWAI ASN TERKAIT PENGEMBANGAN SDM, PENINGKATAN BUDAYA KERJA DAN ORGANISASI PEGAWAI ASN

PENDAHULUAN

Sebagai tindak lanjut reformasi birokrasi telah ditetapkan Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara yang pada hakekatnya meletakan dasar obyektif, transparan serta berkepastian dalam melakukan pembinaan Aparatur Sipil Negara agar memiliki integritas, profesional, netral dan bebas dari intervensi politik, bebas dari praktek KKN sehingga dapat melaksanakan peran strategisnya dengan baik. Filosofi yang tersirat dalam regulasi ini telah memberikan dimensi baru yang berkembang dalam manajemen ASN, antara lain:

1. Landasan idiil tentang Azas, Prinsip Profesi, Nilai Dasar ASN, Kode Etik dan Perilaku ASN
2. Jenis Pegawai ASN, PNS dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja/PPPK yang tetap dijiwai prinsip Otonomi Daerah.
3. Jenis Jabatan Baru
4. Hak-hak PNS demikian juga PPPK yang menjamin kesejahteraannya.
5. Pengaturan Manajemen PPPK
6. Lembaga Baru Komisi Aparatur Negara Yang Berkedudukan Non Struktural dan Mandiri
7. Sistem Promosi Yang Terbuka
8. Dll

BIMTEK DIKLAT PENYUSUNAN DOKUMEN ANALISIS JABATAN DAN EVALUASI JABATAN BAGI PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA

BIMTEK DIKLAT PENYUSUNAN DOKUMEN ANALISIS JABATAN DAN EVALUASI JABATAN BAGI PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA

PENDAHULUAN

Kegiatan Evaluasi Jabatan merupakan salah satu tahapan dalam rangka mempercepat terwujudnya PNS yang lebih profesional, produktif dan akuntabel. Dengan hasil evaluasi jabatan ini untuk mengukur pegawai berbasis kinerja, bobot pekerjaan (job value) dan peringkat (grade) masing-masing jabatan. Sehingga bobot atau nilai jabatan serta peringkat jabatan diperoleh atau ditetapkan melalui proses yang disebut Evaluasi Jabatan.

BIMTEK DIKLAT MEKANISME DAN TATA CARA AUDIT KINERJA BAGI APARATUR SIPIL NEGARA (ASN)

BIMTEK MEKANISME AUDIT KINERJA BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL

PENDAHULUAN

Dalam rangka pelaksanaan audit kinerja sektor pemerintah ini, maka dibutuhkan pihak-pihak yang mampu menjalankan fungsi auditor. Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No. PER/05/M.PAN/03/2008 tanggal 31 Maret 2008 yang menyatakan bahwa: Auditor adalah pegawai negeri sipil (PNS) yang mempunyai jabatan fungsional auditor dan/atau pihak lain yang diberi tugas, wewenang, tanggung jawab dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang melaksanakan pengawasan pada instansi pemerintah untuk dan atas nama APIP.

Kinerja pemerintah dinilai baik jika mampu melaksanakan tugas-tugas dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan pada standar yang tinggi dengan biaya yang rendah. Kinerja yang baik dicapai ketika administrasi dan pelayanan dilakukan pada tingkat yang ekonomis, efisien, dan efektif. 

BIMTEK DIKLAT MEKANISME DAN PROSEDUR LELANG JABATAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH SESUAI DENGAN UU ASN

BIMTEK MEKANISME DAN PROSEDUR LELANG JABATAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

PENDAHULUAN
Sebagaimana diketahui Open bidding atau dalam istilah sehari-hari kita kenal dengan lelang jabatan, banyak diperbincangkan diera reformasi birokrasi seperti saat ini. 

Lelang jabatan mulai diterapkan di instansi pemerintahan sejak berlakunya UU Nomor 5 Tahun 2014 mengenai ASN (Aparatur Sipil Negara). 

Adapun yang menjadi pedoman pelaksanaan lelang jabatan, diantaranya adalah PERMENPAN-RB Nomor 13 tahun 2014 tentang Tata Cara Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi secara terbuka dil ingkungan Instansi Pemerintah, Surat Edaran Menteri PAN dan RB Nomor 16 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pengisian Jabatan Struktural Yang Lowong Secara Terbuka Di lingkungan Instansi Pemerintah dan Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2015 tentang Percepatan Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi dilingkungan Instansi Pemerintah.Selain untuk mendapatkan calon pejabat yang kompeten, lelang jabatan juga dimaksudkan untuk meghindari politisasi dalam pengisian jabatan. Lelang jabatan yang dilakukan secara fair, objektif, transparan, akuntabel dan kompetitif akan menghindarkan dari praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme dalam menduduki jabatan tertentu di organisasi pemerintah. Sehingga pemerintahan akan berjalan dengan baik dan sesuai dengan harapan masyarakat pada umumnya.

BIMTEK IMPLEMENTASI DAN TATA CARA SISTEM INFORMASI MANAJEMEN KEPEGAWAIAN BERBASIS WEB (SIMPEG)

PENDAHULUAN

Penerapan teknologi informasi dalam pengolahan data saat ini mutlak diupayakan semenjak keterdesakan akan kebutuhan informasi yang aktual serta akurat dalam pengambilan keputusan. Aplikasi Sistem Informasi Kepegawaian (SIMPEG) merupakan sebuah perangkat lunak yang akan membantu dalam mengorganisir data dalam proses akuisisi, eksekusi hingga retrivasi data yang akan memudahkan dalam penyebaran, integrasi hingga analisis bagi pengambilan keputusan bidang sumber daya manusia pada suatu instansi.

BIMTEK DIKLAT TATA CARA DAN PROSEDUR MUTASI DAN PEMUTASIAN PEGAWAI NEGERI SIPIL

BIMTEK DIKLAT TATA CARA DAN PROSEDUR MUTASI DAN PEMUTASIAN PEGAWAI NEGERI SIPIL

PENDAHULUAN

Mutasi Pejabat pada dasarnya merupakan sebuah rutinitas yang wajar dalam sistem kepegawaian kita berdasarkan UU 43 Tahun 1999. Mutasi yang secara teknis dalam UU ini diartikan sebagai perpindahan, merupakan sebuah mekanisme kebijakan tentang bagaimana mengatur pemindahan pejabat dalam suatu jabatan. Persoalan yang muncul kemudian adalah bahwa kewenangan yang begitu besar dari pejabat pembina kepegawaian daerah dalam hal ini Kepala Daerah dan Sekda untuk melakukan rotasi/mutasi pejabat, terkadang membuat hal ini dipandang dari aspek politis sehingga yang terjadi kemudian adalah proses perputaran pejabat itu akan ‘beraroma’ kedekatan emosional, balas jasa, balas dendam, dan aroma nepotisme lainnya.

BIMTEK DIKLAT MANAJEMEN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN

BIMTEK DIKLAT MANAJEMEN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN

PENDAHULUAN

Dalam rangka menunjang kelancaran kegiatan organisasi pemerintah daerah, khususnya dalam bidang kepegawaian maka dibutuhkan pejabat yang mampu menyusun administrasi kepegawaian secara benar sehingga penempatan personil sesuai dengan tingkat pendidikan dan kemampuannya. Administrasi kepegawaian pada hakikatnya melakukan dua fungsi yaitu fungsi manajerial, dan fungsi operatif (teknis). Fungsi manajerial berkaitan dengan pekerjaan pikiran atau menggunakan pikiran (mental) meliputi perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian pegawai.

 Sedangkan fungsi operatif (teknis), berkaitan dengan kegiatan-kegiatan yang dilakukan dengan fisik, meliputi pengadaan, pengembangan, kompensasi, integrasi, pemeliharaan, dan pemensiunan pegawai.

BIMTEK DIKLAT ANALISIS BEBAN KERJA (ABK) DAN EVALUASI JABATAN SERTA MANAJEMEN PENILAIAN KINERJA INDIVIDU/PNS SEBAGAI PENILAIAN AKUMULASI KINERJA INSTANSI PEMERINTAH SKPD/LEMBAGA

BIMTEK DIKLAT ANALISIS BEBAN KERJA (ABK) DAN EVALUASI JABATAN SERTA MANAJEMEN PENILAIAN KINERJA INDIVIDU/PNS SEBAGAI PENILAIAN AKUMULASI KINERJA INSTANSI PEMERINTAH SKPD/LEMBAGA

PENDAHULUAN

Dalam rangka mencapai efektivitas dan efisiensi organisasi dalam berbagai bidang dan sub bidang diperlukan kuantitas dan kualitas pegawai sesuai dengan yang diperlukan. Lebih lanjut, guna menentukan kuantitas pegawai yang menjamin efektivitas dan efisiensi organisasi diperlukan analisis beban kerja di masing – masing unit organisasi.

 Namun demikian, sampai saat ini perhitungan beban kerja dilakukan tidak dengan memperhatikan sumberdaya yang tersedia atau input. Sehingga sering terjadi ketidakstabilan volume pekerjaan organisasi, yakni menumpuk pada periode tertentu dan tidak tampak pekerjaan pada periode yang lain. Pengukuran beban kerja ini dimaksudkan untuk menghasilkan rekomendasi bagi terwujudnya organisasi yang tepat, sesuai dengan beban tugas yang diemban oleh pegawai dan organisasi tersebut.

BIMTEK DIKLAT PEMERIKSAAN PELANGGARAN DISIPLIN PNS DAN TATA CARA PENJATUHAN SANKSI TERHADAP PELANGGARAN DISIPLIN PNS

BIMTEK DIKLAT PEMERIKSAAN PELANGGARAN DISIPLIN PNS DAN TATA CARA PENJATUHAN SANKSI TERHADAP PELANGGARAN DISIPLIN PNS

PENDAHULUAN

Pelanggaran disiplin PNS (Pegawai negeri Sipil) yang diatur dalam PP Nomor : 30/1980 dan dirubah terkahir dengan PP Nomor : 53/2010.  Perbedaan dari kedua aturan tersebut adalah : PP Nomor : 30/1980 mengatur tentang disiplin PNS. Sedangkan  PP Nomor : 53/2010 selain mengatur tentang disiplin PNS juga bertujuan membentuk PNS yang handal, bermoral dan profesional.

 Selain itu ada beberapa hal lainnya yang menjadi kelebihan PP Nomor : 53/2010 yaitu : 1. Sudah jelas diatur perbedaan/kategorisasi macam-macam jenis hukuman: hukuman ringan, hukuman sedang dan hukuman berat. Pengenaan hukuman bisa diukur/dilihat dari dampak yang timbul dari kesalahan yang terjadi. 2. Atasan langsung harus melakukan pemeriksaan langsung terhadap pegawai yang melakukan pelanggaran disiplin. 3. Semua proses pengenaan hukuman disiplin sudah diatur secara rinci dan secara formil hukum harus terpenuhi.

BIMTEK DIKLAT PEDOMAN PELAKSANAAN ANALISA KEBUTUHAN DIKLAT BIMTEK DIKLAT PEDOMAN PELAKSANAAN ANALISA KEBUTUHAN DIKLAT

BIMTEK DIKLAT PEDOMAN PELAKSANAAN ANALISA KEBUTUHAN DIKLATBIMTEK DIKLAT PEDOMAN PELAKSANAAN ANALISA KEBUTUHAN DIKLAT

PENDAHULUAN

Langkah paling utama dan pertama dalam penyusunan rancang bangun suatu program pendidikan dan pelatihan adalah kegiatan Analisis Kebutuhan Diklat (AKD) atau Training Needs Assessment (TNA). Analisis kebutuhan diklat memiliki kaitan erat dengan perencanaan diklat. Perencanaan yang paling baik didahului dengan identifikasi kebutuhan.

 Kebutuhan pendidikan dan pelatihan dapat dilihat dengan membandingkan antara tingkat pengetahuan dan kemampuan yang diharapkan (sebagaimana terlihat pada misi, fungsi dan tugas) dengan pengetahuan dan kemampuan yang senyatanya dimiliki oleh pegawai.

BIMTEK DIKLAT STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM) SESUAI DENGAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 2 TAHUN 2018

BIMTEK DIKLAT STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM) SESUAI DENGAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 2 TAHUN 2018

PENDAHULUAN

Sebagaimana ketentuan dalam Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah maka pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal menggantikan Peraturan Pemerintah sebelumnya Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal.

Dalam Peraturan ini disebutkan bahwa Standar Pelayanan Minimal atau disingkat dengan SPM merupakan ketentuan mengenai Jenis dan Mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap  Warga Negara secara minimal. Pelayanan dasar dimaksud adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara.Pelayanan dasar dalam Standar Pelayanan Minimal merupakan urusan pemerintahan wajib yang diselenggarakan Pemerintah daerah baik Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Daerah.

BIMTEK DIKLAT DAN SOSIALISASI PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA (BKN) NOMOR 24 TAHUN 2017 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN CUTI PEGAWAI NEGERI SIPIL

PENDAHULUAN

Jika sebelum peraturan ini terbit, maka PNS yang akan menjalankan atau mengambil cuti yang menjadi haknya sebagai PNS masih mengikuti aturan yang lama. Dengan adanya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara yang memiliki turunan yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil kemudian aturan baru mengenai tata cara pemberian cuti bagi Pegawai Negeri Sipil yang dituangkan melalui Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 24 Tahun 2017 (Per BKN Nomor 24 Tahun 2017).

Aturan terbaru yang mengatur pemberian Cuti bagi PNS ini sebagai tindak lanjut pelaksanaan Pasal 341 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (PNS) dalam hal ini Badan Kepegawaian Negara (BKN) menerbitkan Peraturan BKN Nomor 24 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemberian Cuti Pegawai Negeri Sipil (PNS). Penerbitan aturan baru ini digunakan sebagai pedoman bagi Pejabat Pembina Kepegawaian dan PNS yang berkepentingan dalam pelaksanaan cuti PNS.

BIMTEK DIKLAT SOSIALISASI PERKA BKN NOMOR 19 TAHUN 2017 TATA CARA PELAKSANAAN PENGUBAHAN DAN PENAMBAHAN MOMENKLATUR JABATAN PELAKSANA PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN INSTANSI PEMERINTAH

PENDAHULUAN

Pada akhir tahun 2017 lalu, Kepala Badan kepegawaian negara (BKN) menandatangani Peraturan Kepala BKN NOMOR 19 TAHUN 2017 TATA CARA PELAKSANAAN PENGUBAHAN DAN PENAMBAHAN MOMENKLATUR JABATAN PELAKSANA PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN INSTANSI PEMERINTAH

Peraturan ini terbit lantaran belum ada keseragaman antara jabatan dan kualifikasi pendidikan bagi aparatur sipil negara (ASN) atau pegawai negeri sipil (PNS). Dalam Perka itu disebutkan, jabatan Pelaksana aparatur sipil negara dikelompokkan dalam klasifikasi jabatan PNS yang menunjukkan kesamaan karakteristik, mekanisme, dan pola kerja.

BIMTEK DIKLAT AUDIT PNPB SUB SEKTOR MINERAL DAN BATU BARA

PENDAHULUAN

Dalam rangka pelaksanaan peningkatan nilai tambah mineral logam melalui kegiatan pengolahan dan pemurnian mineral logam yang telah tertuang dalam UU Repulik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Minerba). Pada hari Rabu 11 Januari 2017 Bapak Presiden Repulik Indonesia Pak Joko Widodo telah menandatangani PP No. 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Keempat atas PP Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.

BIMTEK DIKLAT TATA CARA MONITORING DAN PENGAWASAN PERTAMBANGAN

PENDAHULUAN

Berdasarkan UU No.23/2014 tentang Pemerintahan Daerah, terjadi perubahan kewenangan di bidang pertambangan mineral dan batu bara, dari sebelumnya berada di tingkat kabupaten dan kota, kini dialihkan menjadi ke pemerintah provinsi. Bahkan, pemerintan pusat lewat edaran Kementerian ESDM Nomor 04.E/30/DJB/2015 tanggal 30 April 2015, dinyatakan bahwa bupati dan wali kota tidak lagi mempunyai kewenangan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang pertambangan mineral dan batubara.

BIMTEK DIKLAT EVALUASI SUMBER DAYA CADANGAN BAHAN GALIAN UNTUK PERTAMBANGAN

BIMTEK EVALUASI SUMBER DAYA CADANGAN BAHAN GALIAN UNTUK PERTAMBANGAN

PENDAHULUAN

Kegiatan eksplorasi yang dilakukan pelaku usaha pertambangan pemegang izin usaha pertambangan umumnya banyak yang dihentikan atau di terminasi karena tidak sesuainya jumlah potensi sumber daya dan cadangan bahan galian ditemukan dengan jumlah potensi sumber daya dan cadangan yang diharapkan atau yang telah ditetapkan oleh pelaku usaha pertambangan tersebut. Hal demikian dapat terjadi karena usaha pertambangan selain tergantung pada kualitas dan kuantitas sumber daya dan cadangan bahan galian yang ada, juga sangat terpengaruh pada kondisi ekonomi, hukum, sosial kemasyarakatan, teknologi dan infrastruktur yang ada.

BIMTEK DIKLAT MEKANISME EVALUASI DOKUMEN AMDAL BIDANG PERTAMBANGAN

PENDAHULUAN

Dalam rangka untuk meningkatkan pengetahuan lingkungan pertambangan sehingga dapat menunjang tugas pokok dan fungsi sebagai pemproses perizinan, pengevaluasi laporan teknik lingkungan pertambangan, pengawas teknik dan pengusahaan lingkungan pertambangan, inspektur lingkungan tambang/pelaksana inspeksi tambang (bidang K3 dan lingkungan) serta pengelola pertambangan menjadi lebih baik.

BIMTEK DIKLAT TATA CARA PERHITUNGAN ROYALTI MINERAL DAN BATU BARA

BIMTEK DIKLAT TATA CARA PERHITUNGAN ROYALTI MINERAL DAN BATU BARA

PENDAHULUAN

Salah satu permasalahan penting PERHITUNGAN ROYALTI Pertambangan ada beberapa permasalahan, yakni: (i) tarif dan jenis tarif yang ditetapkan tidak sesuai dengan perkembangan dilapangan, termasuk dalam pasar produk mineral dan batubara dunia, (ii) penetapan RPP jenis dan tarif atas PNBP menjadi PP memakan waktu lama untuk ditetapkan, (iii) tarif dan jenis PNBP yang berlaku terhadap mineral dan batubara yang berlaku pada KK lebih rendah dibandingkan yang berlaku pada IUP mineral, (iv) tarif PNBP royalti yang berlaku pada PKP2B lebih tinggi dibandingkan dengan yang berlaku pada IUP batubara, dan (v) tidak semua KK/PKP2B bersedia untuk melakukan renegoisasi kontrak termasuk aspek penyesuaian pembayaran royalti/iuran tetap.

BIMTEK DIKLAT PENGGUNAAN PROGRAM GIS PADA BIDANG PERTAMBANGAN

BIMTEK PENGGUNAAN PROGRAM GIS PADA BIDANG PERTAMBANGAN

PENDAHULUAN

Dengan adanya kekayaan sumber daya tambang yang dimiliki oleh Indonesia yang tersebar luas di seluruh pelosok bumi Indonesia ini, maka perlu dilakukan suatu pemetaan daerah pertambangan guna mempermudah dalam pencatatan data dan manajemen pertambangan di Indonesia. Saat ini, proses pencatatan dan pemetaan daerah pertambangan masih dilakukan secara manual.

 Untuk mengatasi permasalahan tersebut, penulis melakukan kegiatan penelitian proses pemetaan daerah pertambangan dengan menggunakan suatu alat bantu program aplikasi komputer. Diharapkan dengan adanya suatu program aplikasi ini dapat mempermudah dalam proses pemetaan daerah pertambangan, sekaligus mempermudah dalam proses pencatatan dan manajemen data pertambangan.

BIMTEK DIKLAT MANAJEMEN PENGELOLAAN RUANG TERBUKA HIJAU KOTA

BIMTEK DIKLAT MANAJEMEN PENGELOLAAN RUANG TERBUKA HIJAU KOTA

PENDAHULUAN

Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau dilakukan untuk mengatasi masalah polusi udara di perkotaan dengan menambah taman dan melestarikan area taman serta melalukan penghijauan di sekitar lahan-lahan kosong, Berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang penataan kota secara khusus mengamanatkan perlunya penyediaan dan pemanfaatan ruang terbuka hijau ditetapkan paling sedikit 30% dari luas wilayah kota dan Peraturan Menteri PU Nomor 05 Tahun 2008 tentang pedoman penyediaan dan pemanfaatan ruang terbuka  hijau di kawasan perkotaan. Secara umum  ruang terbuka publik (open spaces) di perkotaan terdiri dari ruang terbuka hijau dan ruang terbuka non-hijau.

 Ruang Terbuka Hijau (RTH) perkotaan adalah bagian dari ruang-ruang terbuka (open spaces) suatu wilayah perkotaan yang diisi oleh tumbuhan, tanaman dan vegetasi (endemik maupun introduksi) guna mendukung manfaat ekologis, sosial-budaya dan arsitektural yang dapat memberikan manfaat ekonomi (kesejahteraan) bagi masyarakatnya. Ruang terbuka non-hijau dapat berupa ruang terbuka yang diperkeras (paved) maupun ruang terbuka biru (RTB) yang berupa permukaan sungai, danau, maupun areal-areal yang diperuntukkan sebagai genangan retensi.

BIMTEK KETELITIAN PETA RENCANA TATA RUANG DAN PENYUSUNAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH

PENDAHULUAN

Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945,wilayah Negara kesatuan dibagi atas daerah Propinsi/Kabupaten dan Kota, yang masing-masing sebagai daerah otonom, yaitu daerah yang mempunyai Tugas dan kebijakan-kebijakan untuk menjalakan Sistim pemerintahan yang kuat, berwibawa dan dapat membuat  kebijakan yang cepat dan tepat didalam membangun percepatan pembangunan Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Dan telah kita ketahui bersama bahwa pemerintah telah mengeluarkan PP No. 8 tahun 2013 tentang ketelitian peta rencana tata ruang, dalam mewujudkan perlindungan fungsi ruang dan mencegah serta menanggulangi dampak negatif terhadap lingkungan (contoh yang paling sering kita alami adalah banjir, erosi dan sedimentasi); dan mewujudkan keseimbangan kepentingan kesejahteraan dan keamanan maka sudah saatnya pemerintah daerah melakukan inovasi pemahaman tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).

BIMTEK DIKLAT PERATURAN PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGAN

PENDAHULUAN

Fenomena kegiatan pembangunan gedung di wilayah Kabupaten/Kota terus meningkat secara kuantitatif, kualitatif maupun kompleksitasnya. Keadaan ini berlangsung sejalan dengan kebijakan otonomi daerah yang cenderung berusaha meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dalam situasi seperti ini, peningkatan kegiatan pembangunan yang tanpa ditunjang dengan peraturan perundangan yang memadai dapat menimbulkan kekhawatiran peningkatan ketidak-teraturan proses dan hasil pembangunan bangunan gedung yang memenuhi persyaratan, baik secara administratif maupun secara teknis.

 Fenomena tersebut di atas, baik di wilayah Kabupaten maupun Kota perlu diantisipasi dengan peraturan yang bersifat administratif dan teknis, sehingga proses pembangunan dan pemanfaatan bangunan gedung dapat berlangsung tertib dan terwujud bangunan gedung yang andal, serasi dan selaras dengan lingkungannya.

BIMTEK DIKLAT PERAWATAN BANGUNAN GEDUNG DAN FASILITAS RUMAH SAKIT

PENDAHULUAN

Bangunan gedung yang terawat dengan baik sudah menjadi tuntutan saat ini agar diperoleh bangunan yang aman dan nyaman digunakan. Permen PU nomor 24 tahun 2008 mengatur bahwa bangunan gedung harus memenuhi persyaratan keselamatan, kesehatan, kenyamanan dan kemudahan serta efisien, serasi dan selaras dengan lingkungannya. Perawatan  gedung dan fasilitas yang dilakukan secara rutin akan mencegah terjadinya kerusakan  yang lebih parah dan  menjamin keselamatan bagi para penghuninya.

BIMTEK DIKLAT PERENCANAAN REGULASI DAN IMPLEMENTASI SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL DAERAH DAN PELAYANAN PERIZINAN

PENDAHULUAN

Investasi merupakan salah satu modal utama dalam pembangunan daerah, untuk itu penanaman modal merupakan salah satu bidang pemerintahan yang wajib dilaksanakan oleh daerah Propinsi / Kabupaten / Kota. Hal ini menjadi tantangan tersendiri bagi daerah dalam menggali potensi daerahnya dan menciptakan peluang penanaman modal. Promosi atau publikasi potensi daerah pada era sekarang ini menjadi sangat penting mengingat perannya sebagai “sarana pemasaran” daerah dalam rangka “menjual” daerahnya kepada investor.

BIMTEK DIKLAT ANALISIS KELAYAKAN INVESTASI PUBLIK

BIMTEK DIKLAT ANALISIS KELAYAKAN INVESTASI PUBLIK

PENDAHULUAN

Perhitungan kriteria investasi ini dipakai untuk mengetahui manfaat yang diperoleh dari ide usaha atau proyek berdasarkan manfaat finansial dan manfaat sosial. Hasil perhitungan kriteria investasi ini dapat sebagai indikator kesehatan modal investasi yang akan ditanam pada usaha atau proyek. Tingkat kesehatan modal investasi ini dapat terlihat dari nilai perbandingan total penerimaan dengan total biaya dalam bentuk present value selama umur ekonomis usaha atau proyek.

Perhitungan dengan kriteria investasi memiliki kelebihan, yakni apabila usulan usaha atau proyek dinilai layak (feasible) untuk dijalankan, usaha atau proyek tersebut memiliki tingkat keberhasilan yang tinggi. Kegagalan usaha atau proyek dapat terjadi jika ada faktor-faktor di luar kemampuan manusia seperti bencana alam, kerusuhan massal atau chaos, penggunaan data-data yang tidak valid atau data-data yang banyak hasil manipulasi.

BIMTEK OPTIMALISASI SISTEM PELAYANAN INFORMASI DAN PERIZINAN INVESTASI SECARA ELEKTRONIK ( SPIPISE)

BIMTEK OPTIMALISASI SISTEM PELAYANAN INFORMASI DAN PERIZINAN INVESTASI SECARA ELEKTRONIK ( SPIPISE)

PENDAHULUAN

Untuk mendapatkan Peringkat di PTSP adalah sejauh mana Program SPIPISE diterapkan. SPIPISE adalah Program Andalan dari Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia. Banyak sekali keuntungan yang didapatkan dari Aplikasi SPIPISE ini. Dengan menggunakan SPIPISE, masyarakat akan semakin percaya kepada Pemerintah karena dapat dilakukan cek sejauh mana perizinan yang diurus sehingga transparansi mengenai biaya dan waktu.

Pelayanan SPIPISE sendiri adalah sistem elektronik pelayanan perizinan dan non perizinan yang terintegrasi secara nasional antara BKPM sebagai pusat database dan system dengan berbagai Kementerian atau Lembaga Pemerintah Non Departemen ( LPND ) yang memiliki kewenangan perizinan dan non perizinan terkait penanaman modal.
 Selain itu sistem ini juga mengintegrasikan jaringan antara BKPM dengan satuan kerja perangkat daerah atau SKPD yang menangani penanaman modal yang melaksanakan fungsi pelayanan terpadu satu pintu atau PTSP di bidang penanaman modal baik di propinsi maupun kabupaten atau kota.

BIMTEK MANAJEMEN PENANAMAN MODAL DAERAH DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU (PTSP)

PENDAHULUAN

Salah satu permasalahan yang dihadapi dalam pemberian pelayanan publik, khususnya pelayanan perizinan belum berjalan secara efektif dan efisien sebagaimana yang diharapkan oleh masyarakat, di mana masih dirasakan pelayanan yang birokratis, berbelit-belit dan terkesan mengada-ada dengan berbagai alasan klasik seperti tidak ada waktu, tidak ada pimpinan, banyak pekerjaan dan sebagainya. Komitmen mewujudkan birokrasi yang bersih dan profesional harus ditindaklanjuti dengan beberapa strategi, antara lain Perampingan birokrasi yang meliputi penataan tugas dan fungsi pemerintah untuk menyempurnaan sistem dan peningkatan pelayanan publik yang berkualitas.

BIMTEK DIKLAT PERENCANAAN REGULASI DAN IMPLEMENTASI SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL DAERAH DAN PELAYANAN PERIZINAN

PENDAHULUAN

Investasi merupakan salah satu modal utama dalam pembangunan daerah, untuk itu penanaman modal merupakan salah satu bidang pemerintahan yang wajib dilaksanakan oleh daerah Propinsi / Kabupaten / Kota. Hal ini menjadi tantangan tersendiri bagi daerah dalam menggali potensi daerahnya dan menciptakan peluang penanaman modal. Promosi atau publikasi potensi daerah pada era sekarang ini menjadi sangat penting mengingat perannya sebagai “sarana pemasaran” daerah dalam rangka “menjual” daerahnya kepada investor.

BIMTEK DIKLAT STRATEGI PENYUSUNAN DAN PENETAPAN KEBIJAKAN PENGEMBANGAN PENANAMAN MODAL DAERAH

PENDAHULUAN

Penanaman modal pada setiap daerah merupakan suatu investasi yang harus di kelola dengan baik dan benar. Oleh karena itu setiap daerah harus mempunyai sebuah rencana pembangunan daerah, yang di sebut dengan strategi penyusunan dan penetapan kebijakan pengembangan penanaman modal daerah.

Strategi yang dimiliki oleh setiap daerah dalam mengelola modal untuk pembangunan daerah berbeda. Namun, semua harus berlandaskan Undang – Undang nomor 2005 tahun 2007 tentang Penanaman modal atau investasi pada daerah. Yang kemudian di jelaskan dalam bentuk rencana pembangunan dalam setiap daerah.

BIMTEK DIKLAT PENYUSUNAN LAPORAN KEGIATAN PENANAMAN MODAL

PENDAHULUAN

Setiap penanam modal berkewajiban membuat laporan tentang kegiatan penanaman modal sesuai Undang-Undang No. 25 Tahun 2007. Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) adalah laporan secara berkala mengenai perkembangan kegiatan perusahaan dan kendala yang dihadapi penanam modal.

BIMTEK DIKLAT OPTIMALISASI RENCANA UMUM PENANAMAN MODAL (RUPM)

PENDAHULUAN

Persaingan global dalam perekonomian dunia saat ini semakin ketat, kebijakan penanaman modal harus diarahkan untuk menciptakan daya saing perekonomian nasional yang mendorong integrasi perekonomian indonesia menuju ekonomi global. Dalam memajukan daya saing perekonomian nasional secara berkelanjutan, Pemerintah berkomitmen untuk terus meningkatkan iklim penanaman modal yang kondusif dengan terus mengembangkan kegiatan ekonomi yang bisa mengubah keunggulan komperatif menjadi keunggulan efektif.

BIMTEK DIKLAT KORESPONDENSI TATA NASKAH DINAS

PENDAHULUAN

Dalam dunia birokrasi pemerintahan daerah, sehari-hari kita dihadapkan pada pekerjaan-pekerjaan yang selalu berkaitan dengan naskah dinas, baik itu membuat surat, mengarsipkan surat dan lain-lainnya sehingga didapatkan administrasi naskah dinas yang baik. Apabila administrasi naskah dinas sudah baik, maka diharapkan dapat mendukung efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah. Untuk mencapai maksud tersebut, maka perlu dilakukan penyeragaman tata naskah dinas di lingkungan pemerintah daerah.

BIMTEK DIKLAT PENGELOLAAN ARSIP ELEKTRONIK BAGI INSTANSI PEMERINTAH

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi yang begitu pesat belakangan ini di satu sisi mempunyai dampak positif terhadap kelancaran dan kemudahan bagi manusia dalam melaksanakan berbagai kegiatannya, tetapi di pihak lain perkembangan ini juga menimbulkan dampak khususnya di bidang kearsipan yang perlu segera diantisipasi. Perkembangan di bidang kearsipan dirasakan sangat lambat jika dikaitkan dengan perkembangan teknologi yang secara langsung ataupun tidak langsung menghasilkan arsip yang cenderung selalu berubah. 

Untuk itu para pengelola kearsipan hendaknya selalu tanggap dan mengikuti perkembangan tersebut dan sedapat mungkin agar dapat dimanfaatkan untuk kegiatan kearsipan. Proses perkembangan teknologi akan berjalan terus melaju seakan tak mungkin terkejar, teknologi akan  terus bergerak maju dengan produk-produk yang selalu up to date dengan perubahan generasi dari waktu ke waktu. Maka dampak perubahan itu sedemikan besar, sehingga produk-produk  out of date tak sinkron produk terbaru, karena setiap produk baru dipastikan memiliki spesifikasi yang lain.

Seiring dengan kemajuan teknologi, dunia kearsipan yang selama ini hanya berkutat pada kertas-kertas lusuh dan berbau menyengat. Kini juga tak ketinggalan telah memanfaatka teknologi sebagai alat untuk mengolah, mengakses dan penyebaran serta pelestarian arsip. Arsip-arsip kuno yang memiliki nilai guna informasi sejarah dan mengandung keunikan yang sangat menarik sekarang telah disajikan dan diakses melalui media elektronik. 

Dengan memungkinkan pengaksesan yang lebih luas,  diharapkan arsip merupakan barang bukti yang sekaligus mampu berbicara tentang fakta dan peristiwa sejarah dan mampu memberikan arti dan manfaat dalam kehidupan manusia. Sehingga arsip-arsip yang dulunya hanya dapat dilihat dan dibaca pada pusat-pusat arsip, kini dapat diakses secara online, dan bahkan layanannya telah mengarah pada sistem layanan otomasi.

PENSIL DIKLAT menyelenggarakan "BIMTEK DIKLAT PENGELOLAAN ARSIP ELEKTRONIK BAGI INSTANSI PEMERINTAH" Yang dilaksanakan :

JADWAL  BIMTEK JAKARTA, BOGOR, YOGYAKARTA, MALANG, LOMBOK & MEDAN :

1. Selasa – Rabu : 8 – 9 Januari 2019
2. Selasa – Rabu : 22 - 23 Januari 2019
3. Selasa – Rabu : 5 - 6 Februari 2019
4. Selasa – Rabu : 19 - 20 Februari 2019
5. Selasa – Rabu : 5 - 6 Maret 2019
6. Selasa – Rabu : 19 - 20 Maret 2019
7. Selasa – Rabu : 16 - 17 April 2019
8. Selasa – Rabu : 7 - 8 Mei 2019
9. Selasa – Rabu : 21 - 22 Mei 2019
10. Selasa – Rabu : 18 - 19 Juni 2019

JADWAL  BIMTEK BANDUNG, SURABAYA, BALI, BATAM & MAKASSAR :

1. Selasa – Rabu : 15 - 16 Januari 2019
2. Selasa – Rabu : 29 - 30 Januari 2019
3. Selasa – Rabu : 12 - 13 Februari 2019
4. Selasa – Rabu : 26 - 27 Februari 2019
5. Selasa – Rabu : 12 - 13 Maret 2019
6. Selasa – Rabu : 26 - 27 Maret 2019
7. Selasa – Rabu : 9 - 10 April 2019
8. Selasa – Rabu : 22 - 23 April 2019
9. Selasa – Rabu : 14 - 15 Mei 2019
10. Selasa – Rabu : 28 - 29 Mei 2019
11. Selasa – Rabu : 11 - 12 Juni 2019
12. Selasa – Rabu : 25 - 26 Juni 2019

---

BIAYA KONTRIBUSI :

Biaya Kontribusi Bimtek Lokasi :  Jakarta, Bogor dan Bandung

• Biaya bimtek : Rp. 4.250.000,- (Sudah termasuk penginapan hotel 4 hari - 3 malam)

• Biaya bimtek : Rp. 3.250.000,- (Tidak termasuk Penginapan)

Biaya Kontribusi Bimtek Lokasi :  Jogja, Semarang, Surabaya, Bali, Batam, Medan, Lombok dan Makassar

• Biaya bimtek : Rp. 4.500.000,-  (Sudah termasuk penginapan hotel 4 hari - 3 malam)

• Biaya bimtek : Rp. 3.500.000,-  (Tidak termasuk Penginapan)

---

FASILITAS PESERTA :

1. Fasilitas dengan penginapan 4 day - 3 night

• Bimtek kit (Tas bimtek, Alat tulis dan Modul).
• Checkin & Checkout : 1 hari sebelum kegiatan & 1 hari setelah kegiatan selasai.
• Akomodasi hotel selama 3 malam Twin sharing (1 Kamar untuk 2 orang peserta).
• Sarapan pagi, Makan siang, Makan malam & 2 X Coffebreak - Selama kegiatan berlangsung.
• Flasdisk 8 GB & Souvenir.
• Sertifikat bimtek dari PENSIL DIKLAT
• Antar jemput bandara untuk group rombongan minimal 6 peserta.
• Free akses layanan wifi.

1. Fasilitas peserta tanpa penginapan

• Bimtek kit (Tas bimtek, Alat tulis dan Modul).
• Makan siang, Makan malam & 2 X Coffebreak - Selama kegiatan berlangsung
• Flasdisk 8 GB & Souvenir.
• Sertifikat bimtek dari PENSIL DIKLAT
• Antar jemput bandara untuk group rombongan minimal 6 peserta.
• Free akses layanan wifi.

---

FORMULIR PENDAFTARAN

Download Formulir Pendaftaran : Di sini
Konfirmasi peserta paling lambat 4 hari sebelum pelaksanaan bimtek berlangsung. Hubungi kami untuk pertanyaan lainnya : Telp : (021)4360198 / (021)4305959
| Hp/Wa :0812.4040.4661/0813.8538.3412  atau chat klik disini 
Download jadwal bimtek januari s/d Desember 2019 : Klik disini