BIMTEK DIKLAT PERENCANAAN REGULASI DAN IMPLEMENTASI SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL DAERAH DAN PELAYANAN PERIZINAN

PENDAHULUAN

Investasi merupakan salah satu modal utama dalam pembangunan daerah, untuk itu penanaman modal merupakan salah satu bidang pemerintahan yang wajib dilaksanakan oleh daerah Propinsi / Kabupaten / Kota. Hal ini menjadi tantangan tersendiri bagi daerah dalam menggali potensi daerahnya dan menciptakan peluang penanaman modal. Promosi atau publikasi potensi daerah pada era sekarang ini menjadi sangat penting mengingat perannya sebagai “sarana pemasaran” daerah dalam rangka “menjual” daerahnya kepada investor.

BIMTEK DIKLAT ANALISIS KELAYAKAN INVESTASI PUBLIK

BIMTEK DIKLAT ANALISIS KELAYAKAN INVESTASI PUBLIK

PENDAHULUAN

Perhitungan kriteria investasi ini dipakai untuk mengetahui manfaat yang diperoleh dari ide usaha atau proyek berdasarkan manfaat finansial dan manfaat sosial. Hasil perhitungan kriteria investasi ini dapat sebagai indikator kesehatan modal investasi yang akan ditanam pada usaha atau proyek. Tingkat kesehatan modal investasi ini dapat terlihat dari nilai perbandingan total penerimaan dengan total biaya dalam bentuk present value selama umur ekonomis usaha atau proyek.

Perhitungan dengan kriteria investasi memiliki kelebihan, yakni apabila usulan usaha atau proyek dinilai layak (feasible) untuk dijalankan, usaha atau proyek tersebut memiliki tingkat keberhasilan yang tinggi. Kegagalan usaha atau proyek dapat terjadi jika ada faktor-faktor di luar kemampuan manusia seperti bencana alam, kerusuhan massal atau chaos, penggunaan data-data yang tidak valid atau data-data yang banyak hasil manipulasi.

BIMTEK OPTIMALISASI SISTEM PELAYANAN INFORMASI DAN PERIZINAN INVESTASI SECARA ELEKTRONIK ( SPIPISE)

BIMTEK OPTIMALISASI SISTEM PELAYANAN INFORMASI DAN PERIZINAN INVESTASI SECARA ELEKTRONIK ( SPIPISE)

PENDAHULUAN

Untuk mendapatkan Peringkat di PTSP adalah sejauh mana Program SPIPISE diterapkan. SPIPISE adalah Program Andalan dari Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia. Banyak sekali keuntungan yang didapatkan dari Aplikasi SPIPISE ini. Dengan menggunakan SPIPISE, masyarakat akan semakin percaya kepada Pemerintah karena dapat dilakukan cek sejauh mana perizinan yang diurus sehingga transparansi mengenai biaya dan waktu.

Pelayanan SPIPISE sendiri adalah sistem elektronik pelayanan perizinan dan non perizinan yang terintegrasi secara nasional antara BKPM sebagai pusat database dan system dengan berbagai Kementerian atau Lembaga Pemerintah Non Departemen ( LPND ) yang memiliki kewenangan perizinan dan non perizinan terkait penanaman modal.
 Selain itu sistem ini juga mengintegrasikan jaringan antara BKPM dengan satuan kerja perangkat daerah atau SKPD yang menangani penanaman modal yang melaksanakan fungsi pelayanan terpadu satu pintu atau PTSP di bidang penanaman modal baik di propinsi maupun kabupaten atau kota.

BIMTEK MANAJEMEN PENANAMAN MODAL DAERAH DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU (PTSP)

PENDAHULUAN

Salah satu permasalahan yang dihadapi dalam pemberian pelayanan publik, khususnya pelayanan perizinan belum berjalan secara efektif dan efisien sebagaimana yang diharapkan oleh masyarakat, di mana masih dirasakan pelayanan yang birokratis, berbelit-belit dan terkesan mengada-ada dengan berbagai alasan klasik seperti tidak ada waktu, tidak ada pimpinan, banyak pekerjaan dan sebagainya. Komitmen mewujudkan birokrasi yang bersih dan profesional harus ditindaklanjuti dengan beberapa strategi, antara lain Perampingan birokrasi yang meliputi penataan tugas dan fungsi pemerintah untuk menyempurnaan sistem dan peningkatan pelayanan publik yang berkualitas.

BIMTEK DIKLAT STRATEGI PENYUSUNAN DAN PENETAPAN KEBIJAKAN PENGEMBANGAN PENANAMAN MODAL DAERAH

PENDAHULUAN

Penanaman modal pada setiap daerah merupakan suatu investasi yang harus di kelola dengan baik dan benar. Oleh karena itu setiap daerah harus mempunyai sebuah rencana pembangunan daerah, yang di sebut dengan strategi penyusunan dan penetapan kebijakan pengembangan penanaman modal daerah.

Strategi yang dimiliki oleh setiap daerah dalam mengelola modal untuk pembangunan daerah berbeda. Namun, semua harus berlandaskan Undang – Undang nomor 2005 tahun 2007 tentang Penanaman modal atau investasi pada daerah. Yang kemudian di jelaskan dalam bentuk rencana pembangunan dalam setiap daerah.

BIMTEK DIKLAT PENYUSUNAN LAPORAN KEGIATAN PENANAMAN MODAL

PENDAHULUAN

Setiap penanam modal berkewajiban membuat laporan tentang kegiatan penanaman modal sesuai Undang-Undang No. 25 Tahun 2007. Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) adalah laporan secara berkala mengenai perkembangan kegiatan perusahaan dan kendala yang dihadapi penanam modal.

BIMTEK DIKLAT OPTIMALISASI RENCANA UMUM PENANAMAN MODAL (RUPM)

PENDAHULUAN

Persaingan global dalam perekonomian dunia saat ini semakin ketat, kebijakan penanaman modal harus diarahkan untuk menciptakan daya saing perekonomian nasional yang mendorong integrasi perekonomian indonesia menuju ekonomi global. Dalam memajukan daya saing perekonomian nasional secara berkelanjutan, Pemerintah berkomitmen untuk terus meningkatkan iklim penanaman modal yang kondusif dengan terus mengembangkan kegiatan ekonomi yang bisa mengubah keunggulan komperatif menjadi keunggulan efektif.