BIMTEK DIKLAT AKUNTANSI ASET TETAP DAN PENYUSUTAN ASET TETAP

Bimtek diklat akuntansi aset tetap dan penyusutan aset tetap. 

Aktiva tetap (aset tetap) mempunyai nilai yang semakin berkurang dari suatu periode ke periode berikutnya. Dengan demikian nilai aktiva tetap akan menjadi turun apabila sudah dipakai atau digunakan dalam periode tertentu. Namun ada aset tetap yang nilainya tidak akan turun melainkan akan semakin tinggi nilainya yaitu tanah. Aset tetap dalam bentuk tanah nilainya akan semakin tinggi seiring dengan pertambahan waktu.

BIMTEK DIKLAT IMPLEMENTASI PERENCANAAN DIKLAT DAN EVALUASI PROGRAM DIKLAT

PENDAHULUAN

Perencanaan diklat dilakukan sebagai langkah awal untuk panduan pelaksanaan dan evaluasi program diklat.  Perencanaan yang tepat akan menghasilkan sasaran diklat yang efektif sehingga diharapkan peserta diklat mendapatkan knowledge, skill dan kompetensi yang sesuai dengan ‘need’ nya. Perencanaan diklat mencakup perencanaan kurikulum,silabus,sumberdaya,sarana prasarana dan evaluasi program. Perencanaan Kurikulum diklat berisi kurikulum makro  (umum) dan mikro  (detail per judul program).  Perencanaan  mikro mencakup perencanaan silabus dan satuan acara pembelajaran diklat yang berisi  uraian, peta konsep, kompetensi, indicator pencapaian, metode pembelajaran, metode evaluasi.

BIMTEK DIKLAT MONITORING DAN EVALUASI PROYEK TERKAIT DENGAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

PENDAHULUAN

Monitoring merupakan kegiatan mengamati perkembangan pelaksanaan rencana, mengidentifikasi serta mengantisipasi permasalahan yang timbul dan/atau akan timbul untuk dapat diambil tindakan sedini mungkin.Hasil akhirnya adalah Pelaporan. Pengendalian adalah serangkaian kegiatan pengambilan keputusan  yang cepat dimaksudkan untuk menjamin agar suatu program/kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan rencana yang ditetapkan. Hasil akhirnya berupa Tindakan/Keputusan.

BIMTEK DIKLAT PERENCANAAN DAN EVALUASI PELAKSANAAN RPJMD & RKPD SERTA PENYUSUNAN RENSTRA DAN RENJA SKPD SESUAI PERMENDAGRI NOMOR 86 TAHUN 2017

PENDAHULUAN

Sejak tahun 2010 hingga tahun 2017, pemerintah daerah menggunakan peraturan tersebut sebagai dasar penyusunan RPJPD, RPJMD dan Renstra SKPD, renja SKPD, serta RKPD. Namun pada 18 September 2017, Pemendagri tersebut digantikan oleh Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi RRPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD.

BIMTEK DIKLAT PENINGKATAN KAPASITAS SATPOL PP SEBAGAI PENYIDIK PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA - PENSIL BIMTEK

BIMTEK DIKLAT PENINGKATAN KAPASITAS SATPOL PP SEBAGAI PENYIDIK PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA

PENDAHULUAN

Bimtek Satpol PP | Bimtek ini adalah implementasi peraturan perundang-undangan melalui perannya dalam penegakkan peraturan daerah (Perda). Hal bertujuan memberikan pengetahuan tentang tugas dan fungsi Satpol PP. Diharapkan mampu memantapkan penegakan perda dan peraturan kepala daerah. Tugas utama satpol PP adalah melaksanakan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta menegakkan perda. 

 Sehingga strategis peran Satpol PP dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah. "Satpol PP harus menjadi motivator dalam kepastian pelaksanaan perda dan keputusan kepala daerah,". Bimtek Satpol PP  ini juga memilih peran penting lainnya sebagai Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dan mitra polisi untuk menindak segala bentuk pelanggaran dan penegakan hukum dalam menjalankan fungsi kepolisian yang non justical. Ini menuntut kualitas, kapasitas dan kompetensi personil satpol PP agar tanggungjawab dapat terlaksana maksimal. Bimtek ini juga untuk meningkatkan kemampuan personil yang kapabel dalam penegakan perda dan membentuk Pol PP yang tangguh dalam melaksanakan tugasnya sehingga Satpol PP kedepan semakin profesional.

BIMTEK DIKLAT IMPLEMENTASI PELAKSANAAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI SATPOL PP - PENSIL BIMTEK

BIMTEK DIKLAT IMPLEMENTASI PELAKSANAAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI SATPOL PP

PEDAHULUAN

Satuan Polisi Pamoing Praja (Satpol PP) mempunyai  tugas membantu kepala daerah untuk menciptakan suatu  kondisi  daerah  yang  tenteram,  tertib,  dan  teratur  sehingga penyelenggaraan  roda  pemerintahan  dapat  berjalan  dengan  lancar  dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan aman. Oleh karena itu, di samping  menegakkan  Perda,  Satpol  PP  juga  dituntut  untuk  menegakkan kebijakan pemerintah daerah lainnya yaitu peraturan kepala daerah.

BIMTEK DIKLAT PENINGKATAN KINERJA SATPOL PP DAN PEMAHAMAN TENTANG STANDAR OPERASIONAL DAN PROSEDUR PENGGUNAAN SENJATA API SERTA PEDOMAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DAN PEDOMAN PELAPORAN SATPOL PP - PENSIL BIMTEK

BIMTEK DIKLAT PENINGKATAN KINERJA SATPOL PP DAN PEMAHAMAN TENTANG STANDAR OPERASIONAL DAN PROSEDUR PENGGUNAAN SENJATA API SERTA PEDOMAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DAN PEDOMAN PELAPORAN SATPOL PP

PENDAHULUAN

Satuan Polisi Pamomg Praja agar berdayaguna dan berhasilguna, perlu standar operasional prosedur tetap bagi Satpol PP untuk melaksanakan tugasnya yang sesuai dengan Permendagri 54/2011, Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Satpol PP (Permendagri 40/2011), Penggunaan Senjata Api Bagi Satpol PP dan Tata Cara atau Pedoman Pelaporan Satpol PP sesuai dengan Permendagri 26 dan 27 Tahun 2010.